Guru Bukan Agen Buku LKS !!!

Menjelang Tahun Pelajaran baru, pihak sekolah dan orang tua berusaha memberikan yang terbaik untuk siswanya. Orang tua siswa memilih sekolah terbaik untuk anak mereka demi meraih cita-cita anak tercinta. Orang tua siswapun rela mengeluarkan dana yang tidak sedikit jumlah untuk itu. Harapan orang tua adalah anak mereka sukses kelak. Memang pemerintah telah memberikan pendidikan gratis untuk pendidikan dasar (yakni SD dan SMP) tetapi kesan adanya pendidikan gratis itu tetap saja menjadi mimpi. Berdasarkan pengamatan penulis, biaya pendidikan dasar di sekolah swasta di Kota Banjarmasin ada yang mencapai puluhan juta sedangkan sekolah negeripun ada pembayaran harus dikeluarkan oleh orang tua siswa.

Salah satu yang sering dikeluhkan oleh orang tua siswa adalah adanya pembelian buku dari penerbit tertentu (sering buku itu disebut LKS) oleh oknum guru di seolah tertentu. Meskipun harganya tidak seberapa (rata-rata harga LKS itu berkisar antara Rp 7.000,00 sampai dengan Rp  10.000,-) tetap saja meninggalkan masalah. Misalnya siswa kelas X jenjang SMK terdapat 17 mata pelajaran, jika setiap oknum guru mewajibkan (meskipun bahasa tidak demikian) maka siswa kelas X harus mengeluarkan dana sebesar Rp 170.000,00 per semester. Tentu ini sebuah masalah.

Ada beberapa alasan yang dikemukan oleh oknum guru penjual buku LKS mengapa mereka tetap mewajibkan buku LKS kepada siswa mereke. Pertama, buku LKS yang dijual itu isinya bagus dan sesuai dengan kurikulum. Sebenarnya jika kaji secara mendalam tentang kandungan buku LKS tersebut maka tidaklah seperti apa yang disampaikan oleh distributor buku LKS kepada guru. Kebanyakan buku LKS yang dijumpai itu berisikan konsep/teori, contoh dan latihan ulangan. Konsep/teori yang terdapat dalam buku LKS tersebut hanya beberapa halaman. Fakta dilapangan sering ditemukan, guru menyampaikan pembelajaran berdasarkan buku LKS bukan pada silabus. Artinya aspek pengetahuan yang didapat oleh siswa dikhawatirkan adalah hanya berdasarkan LKS tersebut. Sedangkan hasil pikir dari pengarang buku LKS tersebut belum tententu valid. Tentu kita masih ingat ada buku LKS yang berisikan ajaran sosialisme dan pornografi, hal ini juga yang dikhawatirkan oleh pemerintah. Kedua, Tidak tersedianya buku paket untuk mata pelajaran tertentu. Alasan ini juga diada-adakan. Hal yang mustahil jika mata pelajaran tidak memiliki silabus. Keterbatsan buku paket bukan sebuah masalah. Bukankah setiap Mapel memiliki KI/KD yang jelas. Apa susahnya di era yang serba digital ini untuk mencari bahan bacaan untuk siswa? Guru tinggal googling untuk mencari sumber bacaan untuk siswa.