Agar Guru Tidak Menjual Buku

bukuAkhir-akhir ini guru kembali menjadi sorotan. Setelah pemerintah berupaya mesejahterakan guru dengan program sertifikasi guru, ada oknum guru yang melakukan hal-hal yang telah dilarang yakni melakukan penjualan buku pada siswa. Buku yang dimaksud berupa buku paket atau buku kerja siswa yang selanjutnya kami sebut BKS (Buku Kerja Siswa). Fakta di lapangan banyak dijumpai adanya jual-beli BKS oleh oknum guru dan oknum sekolah kepada siswa dengan berbagai modus. Modus operandi yang digunakan dari dengan cara konvensional sampai dengan menggandeng komite sekolah. Cara konvensional biasanya oknum guru langsung menjual buku tersebut kepada siswanya. Siswa tentu saja dengan terpaksa membeli BKS tersebut. Modus operandi yang terbilang rapi misalnya ada oknum pejabat sekolah menggandeng komite sekolah misalnya dengan mengadakan rapat dengan orang tua atau wali siswa dalam upaya penglegallan penjualan BKS mengatas-namakan kemaslahatan dan kemajuan prestasi siswa di sekolah. Ini adalah sebuah fenomena pendidikan di negeri ini. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan adanya jual-beli di lingkungan sekolah. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada pasal 181 menyatakan Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:(a) menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan. Pemerintah tidak hanya melarang aktivitas jual-beli bahan ajar secara individu, tetapi juga melarang lembaga sekolah dan komite sekolah melakukan aktivitas jual-beli tersebut. Pada pasal Pasal 198 menyatakan, Dewan pendidikan dan/atau komite sekolah/ madrasah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang: a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan.
Fenomena adanya oknum guru maupun oknum pejabat sekolah yang melakukan aktivitas terlarang ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan tetapi sudah merebak di seluruh wilayah negeri ini. Hal yang serupa juga terjadi di provinsi yang menjadi kiblat pendidikan di negeri ini yakni Yogyakarta, bahwa memang ada oknum yang melakukan jual beli BKS pada siswa. Ini menandakan bahwa masalah jual beli BKS yang dilakukan oleh oknum guru bukan masalah yang sepele tetapi suatu masalah yang disebabkan oleh sistem dalam pendidikan yang berefek pada adanya fenomena ini. Sehingga yang perlu dilakukan oleh semua pihak yang memiliki komitmen untuk memajukan pendidikan di negeri ini adalah shering tentang akar permasalah tersebut. Menurut penulis ada beberapa sebab mengapa ada oknum guru menjual BKS kepada siswanya. Opini yang beredar menyatakan bahwa adanya oknum guru yang menjual BKS karena motif bisnis. Penulis mencoba memberikan argumen dari dimensi yang lain terhadap aktivitas mengapa ada oknum guru yang menjual BKS pada siswanya. Ada bebera aspek yang menjadi pemicu, diantaranya sebgai berikut.
1. Aspek kepraktisan. Banyaknya beban kerja yang harus diterima guru paling tidak memberikan sumbangsih mengapa ada oknum guru menjual BKS pada siswanya. Guru disibukkan dengan perekaran manajemen administrasi misalnya mencetak lembar ulangan harian, memeriksa jawaban siswa kemudian melakukan remedial untuk siswa yang belum berhasil. Belum lagi konsekuensi logis dari kebijakan sertifikasi guru yang mewajibkan guru harus mengajar minimal 24 jam dalam seminggu. Adanya tawaran dari pihak marketing penerbit BKS tentu menjadi katalisator terjebaknya guru menjadi marketing penerbit yakni dengan menjual BKS pada siswa.
2. Aspek skills. BKS merupakan bagian terkecil dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). BKS merupakan sebuah konsekuensi dari pemilihan pendekatan atau metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk memuluskan tujuan pembelajaran yang telah ia tentukan.Trend pembelajaran yang berbasis pada konstruktivisme yang melanda pendidikan di negeri ini (walaupun masih malu-malu) mengharuskan guru lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola pembelajarannya.Penguasaan Information and Technology (IT) adalah perkara yang wajib dikuasai oleh guru. Aktivitas ini memerlukan skills dan skiils memerllukan komitemen yang kuat dari guru. Padanya aktivitas guru di sekolah sering menjadi penghambat guru untuk mengembangkan skillsnya. BKS yang beredar di pasar tentu menjadi pilihan bagi oknum guru karena bersifat instan. Meskipun BKS di pasaran bertentangan dengan trend pembelajaran sekarang.
3. Aspek budaya menuntut ilmu. Adanya prinsip long life education atau menuntut ilmu sepanjang hayat atau bahasa hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim “carilah ilmu dari buaian sampai liang lahat” belum begitu merasuk dalam jiwa guru di kota seribu sungai ini. Belajar berkomitmen yang tingggi untuk selalu menuntut ilmu dapat dipelajari dari guru-guru di Kabupaten Bantul provinsi Yogyakarta. Kualitas pendidikan di atas rata-rata tempatnuya di Kabupaten Bantul. Hal ini wajar karena guru-guru yang wilayahnya terkenal dengan pantai Paris (Parangtritis) lulusan strata dua bahkan doktor banyak dijumpai. Penulis sempat bertanya kepada guru-guru di Bantul berkenaan dengan biaya pendidikan mereka untuk mendapat gelar master pendidikan dan Doktor pendidikan, mereka mengatakan bahwa biaya pendidikan secara mandiri. Hal ini dimaklumi minimnya sumber daya alam yang dimilki oleh Kabupaten Bantul sehingga memberikan beasiswa mungkin menjadi kendala.Kalimantan Selatan adalah lumbungnya sumber daya alam, seharusnya masalah pendidikan guru-guru Kalimantan Selatan diutamakan dan guru-gurunya haus untuk menuntut ilmu. Mengembangkan pembelajaran wajib hukumnya adanya ilmu. Sehingga karena faktor ilmu, mungkin oknum guru menginginkan BKS yang instan.
4. Aspek pembinaan guru. Guru juga manusia. Ia memerlukan bimbingan, perhatian, kontrol terhadap aktivitasnya dalam pembelajaran. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas keprofesionalan guru yakni sekolah (Kepala sekolah), MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran), Dinas pendidikan (Pengawas sekolah). Jika lembaga terebut gagal melakukan pembinaan kepada guru, maka guru akan terus bermasalah. Puncak dari masalah tersebut biasanya mereka mencari solusi praktis. Masalah pengembangan pembelajaran mereka lari ke BKS.
5. Aspek kurikulum. Semenjak kurikulum KBK sampai sekarang(KTSP) pemerintah telah merubah orentasi pembelajarannya. Dulu sangat kental dengan behavioristik dengan teacher centered-nya yang berorentasi pada nilai (materi), kini menjadi konstruktivisme yang berorentasi padastudent centered. Fakta ini sangat jelas terlihat dalam standar isi dan standar proses pembelajaran. Tetapi aroma pembelajaran yang behavioristik masih sangat menyengat. Guru diharuskan mengembangkan budaya problem solving dan critical thinking dalam standar isi dan standar proses pembelajaran tetapi pemerintah menilai dengan gaya behavioristik. Indikator masih dominannya behavioristik pada pembelajaran sangat ini adalah siswa dianggap berhasil dalam pendidikan ketika mereka harus memenuhi standar nilai tertentu. Guru berada dalam posisi delimatis. Satu sisi mengembangkan pembelajaran yang konstruktisme dengan real activity pada siswa tetapi pada sisi lainya guru harus menjadikan standar nilai dan target kurikulum sebagai tujuan pembelajarannya. Guru yang apatis tentu menjadikan BKS sebagai pengejar target kurikulum.
Aspek-aspek tersebut menurut penulis yang menjadi pemicu utama mengapa ada oknum guru yang melakukan jual beli buku atau BKS pada siswanya. Ini adalah masalah bersama. Jika telah mengetahui akar permaslahannya tentu secera teoritis penyelesaian dari masalah tersebut dapat diusahakan. Pembenahan kurikulum oleh stakeholder wajib dilakukan. Menumbuhkan semangat menuntut ilmu dapat dimunculkan oleh pemerintah dengan memotivasi guru dengan cara yang cerdas. Memberikan kesejahteraan kepada guru-guru secara ikhlas bukan dengan syarat (sertifikasi guru). Pembinaan terhadap guru berjalan secara efektif dilakukan oleh kepala sekolah, Dinas Pendidikan melalui Pengawas Sekolah. Sehingga pemerintah melalui Dinas pendidikan memberbaiki sistemnya dan person pelaksana kebijakan. Kepala sekolah di pilih oleh Dinas pendidikan karena ia memangkapabel bukan menggunakan prinsip kepala sekolah seumur hidup atau bukan ada komitmen secara pribadi kepada atasannya. Demikian juga kepala sekolah mengangkat wakil-wakilnya bukan berbasis pada pertemanan. Penulis yakin jika sistem pembinaan telah berjalan secara efektif yang bermuara pada peningkatan profesionalitas guru yang ditandai dengan karya maka guru yang menjadi sales penerbit tidak ada lagi. Semoga.

K. Sutame,M.Pd

Guru di Banjarmasin

About these ads

Posted on July 31, 2013, in Artikel. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: